Gurindam 12 Raja Ali Haji

  • Pasal Ketiga

    apabila terpelihara mata,
    sedikitlah cita-cita.

    apabila terpelihara kuping,
    khabar yang jahat tiadalah damping.

    apabila terpelihara lidah,
    nescaya dapat daripadanya faedah.

    bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan,
    daripada segala berat dan ringan.

    apabila perut terlalu penuh,
    keluarlah fi'il yang tiada senonoh.

    anggota tengah hendaklah ingat,
    di situlah banyak orang yang hilang semangat

    hendaklah peliharakan kaki,
    daripada berjalan yang membawa rugi.



Error
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
Hari Ini, Pemprov Riau Cek Revisi Perda Pajak Pertalite ke Kemendagri PDF Cetak Email
Selasa, 17 April 2018 08:17

PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan mengecek progres revisi peraturan daerah (Perda) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk penurunan Pertalite ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).


Informasi ini disampaikan Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Elly Wardhani, Senin (16/4/2018) di Pekanbaru. Dia mengatakan Perda tersebut sudah 10 hari kerja berada di Kemendagri untuk proses evaluasi.


"Sampai hari ini belum kita terima evaluasi Perda PBBKB Pertalite dari Kemendagri. Kalau enggak salah sudah 10 hari kerja Perda itu di Kemendagri," kata Elly.


Karena itu, lanjut Elly, pihaknya akan mengutus staf Biro Hukum ke Kemendagri untuk mengecek keberadaan Perda PBBKB sudah sejauh mana tahapan evaluasinya.


"Besok (hari ini-red), saya akan utus staf ke Kemendagri untuk tanya ke Direktur Bina Keuangan Kemendagri yang mengevaluasi Perda itu. Kita berharap sebelum 14 hari kerja evaluasi revisi Perda itu sudah kembalikan," harapnya.


Sementara itu, Sekretaris Daerah Riau, Ahmad Hijazi juga mengaku kalau evaluasi revisi Perda PBBKB Pertalite belum dikembalikan Kemendagri."Kan dalam aturannya kalau dalam waktu 14 hari Perda itu tidak dikembalikan, maka secara otomatis Perda tersebut disetujui," katanya.


Karenanya, Ahmad Hijazi berharap agar proses evaluasi revisi Perda tersebut tidak ada kendala di Kemendagri. Sehingga bisa langsung dibuatkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk penerapan pajak pertalite 5 persen di Riau.


Untuk diketahui, Pemprov Riau dan DPRD Riau telah sepakat menurunkan pajak pertalite dari 10 persen menjadi 5 persen. Saat ini revisi Perda PBBKB pertalite tersebut tengah proses evaluasi di Kemendagri.ck/nor

 

Galeri Foto

MUNAS APPSI V 2015 di Makassar, Plt Gubri Dukung Tunas Integritas

article thumbnail

Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy

Wahai ananda cahaya mata
Pantun Melayu jangan dinista
Isinya indah bagai permata
Bila dipakai menjadi mahkota