Gurindam 12 Raja Ali Haji

  • Pasal Pertama

    barang siapa tiada memegang agama,
    sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.

    barang siapa mengenal yang empat,
    maka ia itulah orang ma'rifat barang siapa mengenal allah,
    suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.

    barang siapa mengenal diri,
    maka telah mengenal akan tuhan yang bahari.

    barang siapa mengenal dunia,
    tahulah ia barang yang terpedaya.

    barang siapa mengenal akhirat,
    tahulah ia dunia melarat.




Error
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
Akibat OPD Lalai, Rp19 Miliar Kegiatan DAK Dibebani APBD Riau PDF Cetak Email
Minggu, 15 April 2018 18:53

PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengakui ada banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lalai dalam memproses Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun lalu.


 

Akibatnya kegiatan yang semula menjadi beban pusat, sekarang kegiatan itu menjadi tanggungan Pemprov Riau yang nilainya lebih kurang sebesar Rp19 miliar.


Demikian disampaikan Asisten II Setdaprov Riau, Masperi, Sabtu (15/4/18) di Pekanbaru. Menurutnya kondisi tersebut akibat kelalaian OPD memproses DAK fisik."Tahun lalu ada banyak OPD yang lalai dengan DAK fisik itu. Sekarang sudah kita kejar semua DAK fisik tahun ini,"  ujarnya.


Atas kelalaian OPD memproses DAK, beber Masperi, sekarang ada OPD yang harus menanggung kegiatan yang awalnya dibiayai APBN menjadi beban APBD 2018."Saya tak sebut OPD mana dan apa kegiatannya. Tapi itu ada. Yang seharusnya kegiatan itu beban pusat, sekarang menjadi tanggungan kita. Nilai pastinya saya tak ingat, tapi ada sekitar Rp19 miliar," bebernya.


Karena itu, pihaknya menegaskan kepada OPD yang mempunyai DAK fisik untuk menyelesaikan sesuai deadline maksimal Juni. Ketika OPD bersangkutan tidak bisa menarik DAK fisik, maka konsekuensinya kegiatan dibebankan di anggaran OPD.


"Jadi yang semula kegiatan itu ditanggung pusat. Maka konsekuensinya ditanggung APBD di OPD itu sendiri. Karena mereka selama ini lambat memproses DAK itu. Misalnya lambat melakukan petunjuk teknis ke kementerian terkait," ujarnya.


Konsekuensi itu sebagai upaya agar OPD lebih bertindak cepat memproses DAK. Karena selama ini pihaknya menilai OPD masih kurang agresif.


"Seharusnya ketika mendapat dana dari pusat tidak hanya diam, tapi harus menindaklanjuti proses teknis. Kan setelah kita usulan DAK itu keluar. Jadi harusnya usulan itu ditindaklanjuti dari segi teknisnya seperti apa. Kalau kurang faham silahkan konsultasikan ke kementerian terkaitnya," tutupnya.ck/nor

 

Galeri Foto

MUNAS APPSI V 2015 di Makassar, Plt Gubri Dukung Tunas Integritas

article thumbnail

Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy

Wahai ananda dengarlah amanat
Pantun memantun sudah teradat
Di dalamnya banyak berisi nasehat
Bila dipakai hidup selamat