Gurindam 12 Raja Ali Haji

  • Pasal Pertama

    barang siapa tiada memegang agama,
    sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.

    barang siapa mengenal yang empat,
    maka ia itulah orang ma'rifat barang siapa mengenal allah,
    suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.

    barang siapa mengenal diri,
    maka telah mengenal akan tuhan yang bahari.

    barang siapa mengenal dunia,
    tahulah ia barang yang terpedaya.

    barang siapa mengenal akhirat,
    tahulah ia dunia melarat.




Error
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
Dewan Minta Pemprov Riau Proaktif Pertanyakan Revisi Pertalite ke Pusat PDF Cetak Email
Selasa, 15 Mei 2018 21:44

PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- Setelah lebih dari 15 hari kerja, evaluasi Revisi Perda Pertalite di Kemendagri hingga kini belum juga menunjukkan hasil. Padahal perda yang mencakup penurunan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sudah sejak lama dinantikan masyarakat.


Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Riau, Sumiyanti. Ia mengatakan bahwa Pemprov Riau sudah lama menyerahkan draft revisi perda tersebut ke Kemendagri. Namun ia heran kenapa sudah lama di sana namun tidak ada kejelasan informasi.


"Bahkan saya dengar draft tersebut tengah dibahas di Kemenkeu. Menurut saya tidak ada hubungannya karena yang dibahas ini hanya persoalan pendapatan daerah, bukan nasional," kata Politisi Partai Golkar ini pada Selasa (15/5/18).


Sumiyanti mengatakan, mestinya proses evaluasi revisi perda pajak daerah ini tidak lama. Namun menurutnya, bisa jadi molornya proses evaluasi karena prosesnya yang dilakukan di lintas kementerian.


Untuk itu, Sumiyanti meminta Pemprov Riau untuk aktif berkoordinasi dengan Pusat dalam mendapatkan informasi terbaru soal pajak pertalite. "Jika sudah lebih 15 hari kerja, jangan dibiarkan saja. Harus ditanyakan," ujarnya.


Sementara itu Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi mengatakan bahwa dirinya sudah meminta Biro Hukum untuk berkomunikasi intens ke Jakarta. Ia meminta agar mereka proaktif dalam mendorong Pusat untuk bisa segera menyesaikan proses evaluasi.


"Jika sudah 15 hari sebenarnya kita bisa langsung menerapkan. Tapi demi menjaga hubungan baik, kita tetap tunggu prosesnya. Akan tetapi jika pekan ini tidak ada kejelasan kita minta Biro Hukum tegas untuk bisa langsung melaksanakannya," tutup Ahmad.ck/nor

 

Galeri Foto

MUNAS APPSI V 2015 di Makassar, Plt Gubri Dukung Tunas Integritas

article thumbnail

Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy

Wahai ananda cahaya mata
Pantun Melayu jangan dinista
Isinya indah bagai permata
Bila dipakai menjadi mahkota