Gurindam 12 Raja Ali Haji

  • Pasal Pertama

    barang siapa tiada memegang agama,
    sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.

    barang siapa mengenal yang empat,
    maka ia itulah orang ma'rifat barang siapa mengenal allah,
    suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.

    barang siapa mengenal diri,
    maka telah mengenal akan tuhan yang bahari.

    barang siapa mengenal dunia,
    tahulah ia barang yang terpedaya.

    barang siapa mengenal akhirat,
    tahulah ia dunia melarat.




Error
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
Di Depan DPR, Sekdaprov Riau Curhat Soal Tunda Salur DBH PDF Cetak Email
Selasa, 09 Oktober 2018 19:37

PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi sempat curhat di depan para anggota DPR RI soal tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih banyak belum dicairkan pusat.

 


Menurut Sekdaprov, akibatnya perencanaan belanja daerah menjadi terganggu. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau juga terpaksa meniadakan kegiatan APBD Perubahan 2018, karena defisit pendapatan.


"Riau terkena imbas terkait adanya kebijakan tunda salur dari DBH pajak dan migas yang berakibat defisit anggaran. Sebagai daerah penghasil migas umumnya termasuk kita Riau bergantung damanya bagi hasil. Karena defisit, Pemprov Riau meniadakan APBD-P," kata Hijazi, Selasa (9/10/18).


Meski begitu, Hijazi mengaku memahami kondisi defisit anggaran tersebut. Karena bukan Pemprov Riau saja, tetapi hampir di setiap daerah terutama yang sebagian besar anggaran daerahnya bersumber dari dana bagi hasil migas.


Dipaparkan Hijazi, kondisi keuangan Pemprov Riau dari masa ke masa. Dimana jelas Hijazi, APBD Riau sebelumnya selalu surplus, karena Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang besar yakni mencapai 20-30 persen.


Kemudian tahun 2016 serapan semakin membaik, Silpa menurun. Di tahun 2017 SiLPA tinggal Rp 58 miliar. Namun saat ini Riau terkena imbas terkait adanya kebijakan tunda salur dari DBH pajak dan migas.


DBH itu tidak dibayarkan di Triwulan IV 2017 sebesar Rp360 miliar. Akibatnya perhitungan SiLPA seharusnya Rp1 triliun hanya sisa Rp58 miliar. "Tahun 2018 tidak disalurkan, terjadi ada defisut 1 triliun," ujarnya.rtc/nor

 

 

Galeri Foto

MUNAS APPSI V 2015 di Makassar, Plt Gubri Dukung Tunas Integritas

article thumbnail

Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy

Wahai ananda intan di karang
Pantun Melayu jangan dibuang
Di dalamnya banyak amanah orang
Untuk bekalmu di masa datang