Gurindam 12 Raja Ali Haji

  • Pasal Kedua

    barang siapa mengenal yang tersebut,
    tahulah ia makna takut.

    barang siapa meninggalkan sembahyang,
    seperti rumah tiada bertiang.

    barang siapa meninggalkan puasa,
    tidaklah mendapat dua temasya.

    barang siapa meninggalkan zakat,
    tiadalah hartanya beroleh berkat.

    barang siapa meninggalkan haji,
    tiadalah ia menyempurnakan janji.




Error
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
  • Unable to load Cache Storage:file
Sekdaprov Akui, Baru Tahun Ini Riau tak Miliki APBD-P PDF Cetak Email
Rabu, 10 Oktober 2018 13:33

PEKANBARU,RIAUPLUS.COM- Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan sepanjang sejarah Pemprov Riau, baru tahun 2018 ini Riau tidak ada APBD-P. Apalagi pemerintah pusat dalam pelaksanaan anggaran tahuni ni ternyata juga tidak ada APBN-P.

 


Oleh sebab itu, menurutnya, sebaiknya Pemprov Riau meniru pusat dengan tidak meniadakan APBDP 2018."Untuk apa ada APBD-P kalau APBN-P juga tidak ada. Memang ini sepanjang sejarah Provinsi Riau, baru tahun inilah tidak ada APBD-P," katanya, Selasa kemarin di Pemprov Riau.


Dia menuturkan, kondisi keuangan di banyak daerah di Riau hampir sama dengan kondisi keuangan di Pemprov Riau. Defisit. Jika merujuk pada kondisi anggaran 5 sampai 10 tahun belakangan, memang anggaran pemerintah selalu surplus 20 persen-30 persen, sebab serapan anggaran tergolong rendah.


Namun pada tahun 2017, Hijazi mengatakan memang penekanan terhadap realisasi anggaran lebih dimaksimalkan. OPD terus ditekan bagaimana realisasi dana bisa maksimal. Dengan kondisi demikian, biasanya dana talangan di kas daerah (SiLPA) berkisar pada angka Rp3 triliun-Rp4 triliun, pada tahun itu hanya tinggal puluhan miliar saja. Atau hanya cukup untuk menutupi gaji di awal tahun anggaran baru.


Defisit duit, Hijazi mengatakan, diantara faktor penyebab karena masalah tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Terhitung pemerintah pusat punya utang ke Pemprov Riau hingga ratusan miliar dari dana transfer DBH tersebut. Upaya konsulidasi dan koordinasi sudah dilakukan, dan menurut penjelasan dari pusat jatah DBH yang disalurkan melalui dana transfer ke daerah itu ada, namun karena pusat tidak ada APBNP, maka dana itu tertahan.bpc/nor

 

 

Galeri Foto

MUNAS APPSI V 2015 di Makassar, Plt Gubri Dukung Tunas Integritas

article thumbnail

Tunjuk Ajar Melayu Tenas Effendy

Wahai ananda dengarlah amanat
Pantun memantun sudah teradat
Di dalamnya banyak berisi nasehat
Bila dipakai hidup selamat